Date: 25-05-2018 Digital Publication Services : OSREL | JABM | JAM | ABMR | ABMCS

Penerapan Peraturan pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013 Terhadap Penerimaan Negara di Sektor Perpajakan (Studi Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Singosari)

Detail
Author Wendra
Category Akuntansi dan Bisnis Syariah

Abstract

Pemerintah Republik Indonesia dengan terbitnya Peraturan pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013 memiliki harapan akan dapat semakin meningkatnya penerimaan negara terutama dalam sektor perpajakan dikarenakan semakin sederhananya tata cara perhitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) untuk WP Orang Pribadi dan WP badan yang peredaran brutonya (omzet) tidak melebihi Rp. 4,8 Milliar dalam setahun. Sehingga target penerimaan negara di sektor perpajakan yang dibebankan dari pemerintah kepada DJP diharapkan dapat tercapai. Tujuan penulisan dari tesis ini adalah sebagai berikut. a. Untuk mengetahui penerapan Peraturan pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013 terhadap wajib pajak yang mempunyai kewajiban penyetoran PPh pasal 25 atau PPh pasal 4 ayat (2). b. Untuk mengetahui penerapan Peraturan pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013 terhadap penerimaan sektor pajak penghasilan (PPh) non migas pada KPP Pratama Singosari. Hasil penelitian membuktikan bahwa: 1. Secara keseluruhan menunjukkan bahwa dengan adanya penerapan Peraturan Pemerintah (PP) 46 tahun 2013 dapat meningkatkan jumlah wajib pajak serta memberikan kontribusi yang positif bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak. 2. Sedangkan, perbandingan rata-rata penerimaan PPh Pasal 25 tahun pajak 2013 semester II lebih besar dibandingkan tahun pajak 2013 semester I (sebelum penerapan Peraturan pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013). 3. Rata-rata penerimaan PPh pasal 25 tahun pajak 2013 memiliki selisih perbedaan nyata, rata-rata penerimaan PPh pasal 25 pada semester II lebih besar dibandingkan dengan tahun pajak 2013 semester I (sebelum penerapan Peraturan pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013). 4. Penerapan Peraturan pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013 cukup efektif dalam upaya mendorong meningkatkan penerimaan pajak.