Date: 18-11-2018 Digital Publication Services : OSREL | JABM | JAM | ABMR | ABMCS

ANALISIS PENENTUAN TARIF AIR PDAM KABUPATEN KUPANG

Detail
Author Bethari P. Hadi, SE
Category Akuntansi dan Bisnis Syariah

Abstract

PDAM Kabupaten Kupang adalah salah satu perusahaan daerah yang diandalkan Pemerintah Kota Kupang untuk mendukung peningkatan PADS. Tingkat pelayanan PDAM menjadi indikator keberhasilan pemerintah daerah. Dimasa datang PDAM mempunyai prospek ekonomi yang sangat cerah, terutama melihat pertumbuhan jumlah pelanggan yang terus meningkat. PDAM berkewajiban membangun sistem penyediaan air minum (SPAM) yang baik dan memadai. Atas biaya yang timbul dalam rangkaian proses penyediaan air sampai kepada pelanggan, pelanggan diwajibkan membayarnya berdasarkan harga satuan jual/tarif yang ditetapkan oleh PDAM. PDAM sebagai perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah, mengemban dua misi yaitu sebagai penyedia layanan publik dan sebagai institusi bisnis yang berusaha mendapatkan keuntungan (profit oriented). Oleh karena itu, dalam penentuan tarif air PDAM tidak boleh membebani pelanggan namun juga mampu membiayai operasional perusahaan. Sehingga, penentuan harga pokok produksi (HPP) merupakan hal yang sangat penting mengingat manfaat informasi HPP adalah untuk menentukan harga jual produk. Metode analisis yang digunakan adalah full costing dan variable costing. Metode perhitungan full costing digunakan untuk menelusuri objek biaya langsung dan tidak langsung serta mengetahui biaya overhead pabrik. Harga pokok produk yang dihitung dengan metode variable costing terdiri dari unsur harga pokok produksi variabel (biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik variabel). Dari perhitungan dengan metode full costing dan variable costing, akan dilakukan perbandingan antara kedua metode tersebut dan perhitungan yang telah dilakukan oleh PDAM Kabupaten Kupang. Berdasarkan hasil analisis, Rincian Pendapatan Air tahun 2011 tarif untuk Rumah Tangga kelompok A sebesar Rp 2.519,27; kelompok B Rp 3.715,06; Sosial Umum Rp 1.876,12 Sosial Khusus Rp 2.197,49; Usaha/Niaga kecil Rp 3.609,01; Niaga Besar Rp 4.679,83; Industri kecil Rp. 3.657,58; Industri Besar Rp 6.315,82; Instansi Pemerintah/ABRI Rp 6.315,82; HU/MCK/TA sebesar Rp 4.395,69. Penetapan tarif air untuk masing-masing golongan tersebut diatas HPP full costing sebesar Rp 1.1198,65/m3. Rincian Pendapatan Air tahun 2012 menunjukkan penetapan tarif air untuk masing-masing golongan di atas HPP full costing sebesar Rp 1.572,95/m3. Rincian Pendapatan Air tahun 2013 menunjukkan penetapan tarif air untuk masing-masing golongan tersebut diatas HPP full costing sebesar Rp 1.871 m3. Hal ini menunjukkan bahwa PDAM telah mempertimbangkan tingkat keuntungan dan biaya operasional pada tarif air. Sehingga dengan menetapkan tarif tersebut PDAM tidak akan mengalami kerugian. Dengan demikian, dapat dikatakan perhitungan tarif PDAM sudah wajar karena dengan metode penetapan tarif tersebut, PDAM sudah mendapat keuntungan sekaligus memperhatikan fungsi sosial sebagai pelayan publik. Namun, dalam perhitungan full costing oleh PDAM terdapat alokasi dana yang tidak sesuai aturan akuntansi, karena biaya administrasi dan umum dimasukkan sebagai bagian dari perhitungan HPP. Akibatnya HPP per unit air menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan perhitungan full costing yang dilakukan dalam penelitian ini